StatusRAKYAT.com, Paluta| Sejumlah Aktivis Sumatera Utara (Sumut), yaitu Gerakan Aktivis Peduli Sumatera Utara (GAP-SU), meminta tunda bimtek kades se-Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), yang diselenggarakan di Hotel Soechi di jalan cerobon Medan, Hal ini untuk memutus rantai penyebaran Corona atau Covid-19 di Sumut yang kian memprihatinkan.
"Agar kasus positif covid-19 di Sumut, tidak meningkat alangkah lebih baik kegiatan Bimtek yang diikuti kepala desa Se-Paluta di tunda dulu untuk sementara," kata Budiman Tanjung, selaku salah satu pengurus GAP-SU, selasa (28/07/2020).
Budiman Tanjung menyesalkan, di tengah wabah Covid-19 ini, Pemerintah daerah Paluta dan beserta Kepala desanya di nilai memgabaikan protokol kesehatan." Kita khawatir Bimtek ini rentan terhadap penyebaran penularan corona, sebab diduga telah terjadi pengumpulan massa," sebutnya
Dia menyebutkan, pelaksanaan Bimtek sedang berlansung hingga sekarang, yang dimulai minggu, (26 /7) dan selesai Rabu, (29/7/20). yang di selenggarakan oleh Lembaga Studi Strategis dan Inovasi Pembangunan di hotel Soechi Medan, dengan menghadirkan nara sumber dari USU dan kemendagri, Waldi SSos MH selaku Pembicara yang membawakan materi Penyusunan Produk Hukum Desa.
Selanjutya, aktivis GAP-SU juga menilai penyelenggaraan Bimtek yang akan di ikuti kepala desa se-Paluta juga hanya menghambur-hamburkan uang yang jumlahnya sangat banyak mencapai miliaran rupiah, tentunya dana Bimtek tersebut bersumber dari desa (DD).
"Seperti dikecamatan dolok memiliki desa terbanyak di Paluta, sebanyak 86 desa dan wajib mengirimkan 4 orang untuk jadi peserta Bimtek, diduga setiap per desanya dikutip Rp 20 juta, bayangkan jika dikalikan maka total anggarannya mencapai Rp 1,7 miliar, "Kata Rahmad Rambe Selaku ketua GAP-SU, (28/7).
Sementara, diketahui di kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat 386 desa. Jika dikalikan juga dengan kutipan Rp 20 juta perdesa, maka keuntungan yang diraup oleh Lembaga Studi Strategis dan inovasi Pembangunan tersebut dengan jumlah Rp 7,7 miliar lebih.
Rahmad Rambe juga meyakini,”Pelaksanaan Bimtek bagi kades se-Paluta ini juga terkesan dipaksakan. Ditengah pandemi Covid-19 ini, disinyialir ada oknum nakal yang berupaya mengambil keuntungan dari DD tersebut tanpa memiliki rasa empati terhadap warga desa yang terbeban secara ekonomi akibat terdampak corona”Tandasnya
Selayaknya, kata Rahmad,”DD dapat dimamfaatkan untuk kesejahteraan warga desa, sebab di tengah pandemi covid-19 ini telah memunculkan warga miskin baru.alangkah lebih baik DD itu dimamfaatkan untuk membantu ekonomi warga yang terdampak corona, apalagi sekarang ini mulai dari pemerintah pusat dan pemrintah provinsi fokus pada pergerakan ketahan pangan," bebernya.
Tentunya dengan cara tersebut biaya DD yang miliaran rupiah bisa dipangkas dan warga yang menjadi peserta bisa lebih nyaman dan aman”, tutupnya (Kudieng Siregar)