StatusRAKYAT.com , Tanah Karo - Dalam IX (sembilan) Tahun ini Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada Peserta, stakeholder dan mitra melalui simplifikasi dan kemudahan serta berbagai inovasi dalam hal administrasi, pelayanan, hingga pengembangan teknologi informasi.
Hal ini sebagaimana tema HUT BPJS Kesehatan ke-54 Tahun 2022 “Kolaborasi dan Inovasi JKN Kebanggaan Indonesia”.
Rentang waktu usia tersebut dihitung sejak dibentuknya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada tahun 1968, lalu berevolusi menjadi Perum Husada Bhakti tahun 1984, kemudian menjadi PT Askes (Persero) tahun 1992, hingga bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan tahun 2014.
Sebagai wujud syukur dan kepedulian pada peringatan HUT ke-54, Duta BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe bergotongroyong secara swadaya merajut tali kasih dengan berbagi paket Sembako kepada keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang memadai yang berada di sekitar kantor, pada hari Kamis (29/07.2022) kemarin.
“Beberapa keluarga yang kondisinya tidak memungkinkan untuk hadir di kantor penyaluran Sembakonya langsung kami antarkan ke rumah warga, diantaranya ada yang dalam kondisi kurang sehat, yang tinggal sendiri bersama cucu,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe Rita Masyita Ridwan.
“Melalui tali kasih yang disampaikan ini kiranya dapat semakin mendekatkan kekeluargaan Duta BPJS Kesehatan dengan masyarakat, yang ada tidak hanya ketika memerlukan jaminan pelayanan kesehatan, apalagi sudah menjadi peserta dari BPJS Kesehatan,” tambah Rita.
Pedoman Tarigan yang dijumpai di tempat tinggalnya terharu dan sangat bersyukur atas perhatian yang disampaikan oleh Duta BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe.
“BPJS Kesehatan mantap, apalagi sekarang bahan pokok sedang mahal, kami sangat merasa terbantu. Semoga BPJS Kesehatan bertambah maju dan mendapat anugerah dari Tuhan Yang maha Kuasa," ujar kakek yang tinggal bersama cucunya tersebut.
Diketahui bahwa, BPJS kesehatan Cabang Kabanjahe terus berkoordinasi dengan Pemangku kepentingan terkait guna mendorong agar masyarakat dengan kondisi ekonomi tidak mampu yang berada di wilayah kerjanya dapat menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah Pusat khususnya Pemerintah Daerah. (Joet/zone)