StatusRAKYAT.com , Tapanuli Utara - Ketua DPRD Tapanuli Utara Poltak Pakpahan menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar belum perlu dilakukan. Pasalnya, menurut politisi Partai PDI Perjuangan itu, kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius ketika BBM dinaikkan.
"Tidak baik kondisi saat ini (pemerintah) menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat," kata Poltak. Menurutnya, jika kenaikan BBM benar dilakukan, maka akibatnya sejumlah proyeksi ekonomi akan terdistorsi cukup dalam. “Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia,” kritik Poltak.
Yang jelas, menurut Ketua DPRD Tapianuli Utara itu, opsi menaikan BBM bukanlah pilihan yang rasional. Justru sebagai pilihan yang cukup terjal dan mengandung high risk (risiko tinggi). “Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita," pungkas Poltak. Poltak juga mengungkapkan, bahwa saat ini bukan waktu yang pas dalam menaikan harga BBM. Sebab, pandemi Covid-19 yang sudah dua tahun mengganggu kesehatan dan perekonomian baru saja mengalami geliat pemulihan.
Jika kebijakan tersebut tetap dijalankan akan memperberat beban yang ditanggung masyarakat. "Indonesia baru merambat untuk bangkit. Janganlah kemudian masyarakat terlalu dibebani," tuturnya. Poltak menyarankan Pemerintah mencek semua SPBU/ pangkalan - pangkalan minyak agar selektif, agar jangan ada minyak tersebut masuk ke PKS swasta yang mengakibatkan minyak di SPBU kosong. Hingga masyarakat harus beli minyak literan dari warung. Poltak mengatakan sering ditemukan galon - galon minyak tidak memiliki bon, apalagi jika ada perjalanan Dinas tidak bisa diklaim sehingga kita rugi, belum lagi banyak masyarakat antri sewaktu mau mengisi minyak di SPBU tapi pihak petugas SBPU mengatakan minyak sudah habis. Tapi dipenjual ketengan / literan ada minyak dijual. "Saya heran, di SPBU minyak kosong, tapi di penjual ketengan / literan ada minyak dijual. Kita menyarankan Pemerintah agar segera melakukan pengawasan, agar pihak SBPU mengutamakan masyarakat lebih dulu daripada penjual ketengan / literan,"ungkapnya.( Tul)