Rapat itu digelar terkait hasil monitoring Pemerintah Kabupaten Karo bersama Forkopimda ke kawasan penggembalaan Mbal-Mbal Nodi, bahwa sudah banyak masyarakat yang mengalihfungsikan lahan sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Mbal-Mbal Nodi sebagai kawasan penggembalaan umum seluas ±682 Ha.
Sekaitan dengan hal itu maka Pemerintah Kabupaten Karo bersama Forkopimda Kabupaten Karo akan melakukan penertiban lahan dalam rangka mengembalikan fungsi peruntukan lahan dimaksud pada minggu kedua bulan Maret 2023.
“Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tidak lagi mengolah lahan yang berada di dalam kawasan penggembalaan umum Mbal-Mbal Nodi,” tagas Bupati Karo.
Turut hadir dalam rapat itu Wakil DPRD Karo, Sadarta Bukit, Asisten Administrasi Umum, Mulianta Tarigan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Gelora Fajar Purba, Kepala Bappedalitbang, Ir. Nasib Sianturi, Kepala Dinas Pertanian, Ir. Metehsa Karo-Karo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Frans Leonardo Surbakti, Danramil 09/LB, Kapt.Inf. Ghandi N, Kabagops. Polres Tanah Karo, Kompol Abdi, perwakilan Kejaksaan Negeri Karo, Obrika Simbolon, Kantor Pertanahan Karo, Faisal, Plt. Camat Lau Baleng serta undangan lainnya. (Jona T)