StatusRAKYAT.com,Indramayu - Ribuan Nelayan Karangsong yang tergabung dalam wadah Gerakan Nelayan Pantura (GNP) melakukan demo tolak migrasi dan dua pungutan nelayan di Gedung Rakyat DPRD Indramayu Jawa Barat, Kamis (10/8/2023).
Hal.tersebut menurut Ketua GNP Kajidin mengatakan," Pertama aksi kita menolak migrasi terus kedua menolak dobelnya pungutan restribusi dan pnbp karena gak jelas. Pertama kenapa kita menolak migrasi karena pemerintah saat ini melewat surat edaran menteri kelautan dan perikanan mengajak kita bermigrasi, kalau bahasa nelayan mereka mencoba membodohi kita, ayo bermigrasi migrasi ke pusat, kalau pusat itu jangan di daerah daerah mah cari makannya susah seperti itu," ucap Kajidin.
Kajidin menambahkan, dasarnya adalah kapal kita yang ukuran 5 sampai 30 GT pada saat tangkap ikan di atas 12 mil dari garis pantai itu sudah kewenangan pemerintah pusat oleh pusat, sedangkan undang undang otonomi daerah itu masih berlaku bahwa kapal 5 GT sampai 30 GT Izinnya daerah propinsi, jadi kita masih dapat sepertinya, tapi izin propinsi itu tidak ada yang lain sudah mulai dikasihkan surat edaran juga oleh menteri bahwa jangan mengeluarkan propinsi karena kita akan ajak mereka berpikir yang jadi masalah adalah pusat, punya kewenangan 12 mil ke atas untuk bermigrasi," sambungnya.
"Lalu kapan kita mau membawa surat dokumen dari propinsi, pada saat kita tangkap ikan di wilayah 12 mil itu kita suatu pelanggaran dan kita dianggap melanggar hukum dan beberapa kawan akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana apabila dia tidak bisa bayar denda itu menjadi masalah besar Kenapa? karena kita tidak melakukan sebuah kejahatan.
"Kejahatan mereka apa coba kerja negara apa yang saat ini? Kalaupun kita diatas 12 mil enggak ada kerugian sama sekali, negara enggak dulu bertindak ikan hasil tangkapan kita enggak jual ke luar negeri, masuk ke dalam negeri dilelang retribusi yang diambil pnbpnya juga diambil, habis itu kenapa kita bisa dianggap melakukan suatu pelanggaran, nah ini yang kudu kita kaji ulang bahwa kapal yang 5 GT sampai 35.GT," ungkapnya.
"Sangat memberatkan karena pada saat nanti kita izinnya dipindahkan ke pusat, kita secara otomatis akan dikenakan pungutan namanya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sementara kita sudah bayar retribusi pajak sudah selesai dari awal kan tapi kapal civi dan pajak pada saat kita tangkap di atas 12 mil sambil kita akan dikenakan 20 mil utang dan revisi kenapa saya tadi teriak, 2 pungutan dilakukan oleh satu negara dengan sumber yang sama kacau namanya."
"Menurutnya, Pada saat hal itu kita konfrontir dengan pusat wah pakai gini dan saya pernah jadi narasumber di bidang bahari kalau yang sudah kena pnbp mestinya gak kena, karena itu akan dikembalikan ke daerah membangun daerahnya sendiri, tapi faktanya adalah sampai saat ini pnbp tetap berjalan retribusi tetap dipungut itu kan akan memberatkan ditambah lagi nanti untuk mendeteksi kapal 12 mil itu berarti mereka kudu pasang pns namanya sistem pns itu kita beli harga 18 juta pajaknya pertahun 6.500.000 apakah mereka tidak mikir bahwa kapal 5 sampai 30 apa dia punya kemampuan membeli alat seperti itu. Mereka bekerja sehari hari saja sudah kembang kempis, ditambah persoalan seperti itu, ini yang saat ini hari ini kita protes di jalanan untuk menyampaikan aspirasi bahwa ini loh masalah lain sebenarnya," ujar Ketua GNP Kajidin.
"Kalau saya sering nantang kalau pemerintah pusat mau duduk bareng, ayo kita duduk bareng kita bedah persoalan seperti apa. Ya paling tadi saya ada aksi penyerahan ikan busuk kepada kantor pemerintah pusat yang ada di daerah."
"Kenapa itu bukti simbol bahwa dan kita salah menilai menteri kelautan bahwa ini loh ini anda mendapatkan rapor merah yang didapat hanyalah ikan busuk bukan mendapatkan segar itu kita lakukan boleh jenengan cek di sepanjang pantai apa namanya kali kita sekarang sudah banyak apa yang sudah mangkrak dengan adanya kebijakan kapal kapal yang sudah melakukan anggaran berapa milyar pun mereka sudah tidak berani keluar dan ada beberapa kawan yang sudah orasi di atas pun juga dalam kerugian dikejar kejar bank."
Demo ke Jakarta pasti kita lakukan apabila kementrian kelautan melalui seorang media kawan kawan membantu kita menyampaikan info kita ke pusat tidak direspon kami sepakat dengan besar hati bersama teman teman kita kumpul kita akan aksi ke Jakarta dengan sepeda motor.
"Harapan kita mengajak elemen terkait khusus pemerintah kabupaten Indramayu agar ikut memikirkan nasib kita karena hal ini dipaksakan pnbp ditarikan keatas lalu retribusi dihapus juga, rakyat Indramayu mohon maaf karena selama rezeki dari kita 8 sampai 11 milyar pertahun itu pasti akan hilang sementara kembali untuk membangun pelabuhan sekitar sampai saat ini terlaksana," pungkasnya. (Mutadi)