StatusRAKYAT.com,Indramayu - Demo ribuan tenaga honorer se-IndramTuntut Tuntaskan Database BKN, Ribuan Honorer Grudug Gedung DPRD Indramayuayu grudug gedung DPRD Indramayu, misinya tuntaskan database BKN, di Gedung DPRD Indramayu Jawa Barat (15/1/2025).
Aksi ini merupakan respons atas kekecewaan mereka terhadap hasil seleksi kompetensi Non-ASN 2022 yang dianggap tidak transparan dan tidak adil.
Sekitar 2.300 honorer memulai aksi mereka dari GOR Singalodra dan bergerak melewati beberapa instansi, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BKPSDM, serta Pendopo Kabupaten Indramayu, sebelum akhirnya tiba di Gedung DPRD.
Ilham, Ketua Forum Database BKN, mengungkapkan bahwa banyak honorer yang telah mengabdi sejak 1992 merasa hak mereka diabaikan. Menurutnya, proses seleksi tidak memprioritaskan honorer dengan masa kerja panjang, bahkan terdapat indikasi data yang hilang dari sistem.
“Ini sangat tidak masuk akal. Mereka yang baru dua tahun mengabdi bisa lolos, sedangkan kami yang puluhan tahun mengabdi justru tidak diakui. Data kami bahkan ada yang hilang, padahal sudah tercatat di BKPSDM sejak lama,” ujar Ilham dengan nada kecewa.
Ilham juga menyoroti kebijakan formasi tambahan nilai yang diterapkan secara tidak transparan. Ia mengungkapkan banyak peserta seleksi tidak mengetahui adanya sistem tambahan nilai, yang semakin memperkeruh suasana.
Selain memprotes hasil seleksi, Ilham menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika terjadi intimidasi terhadap honorer yang memperjuangkan hak mereka.
“Kalau ada pihak yang mencoba mengintimidasi kami melalui pesan, telepon, atau bentuk lainnya, kami akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Kami punya bukti dan siap menuntut keadilan,” tegasnya.
Dalam aksi ini, Forum Database BKN mendesak DPRD Indramayu untuk segera bertindak. Mereka juga meminta Bupati Indramayu yang baru untuk menyelesaikan masalah ini dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
“Kami meminta perhatian serius dari pemerintah daerah. Masalah ini harus selesai tahun ini agar honorer yang telah lama mengabdi mendapat keadilan,” tambah Ilham.
Ditemui awak media di kantor Dinas Pendidikan Indramayu Kadis Caridin mengatakan," Tadi kami menerima guru honor di DPRD Indramayu terkait dengan database bkn sudah diterima kami, baik oleh dewan kemudian dari BKSDM dan dengan TKPD mereka menyampaikan tenaga honor database bkn, lalu terkait dengan seleksi kewenanganannya mereka dipusat," ucapnya.
Lebih lanjut, total yang sudah di database bkn 2.500. Jadi database ada 2.500 orang dan seleksi semua kewenangannya dipusat. Sebenarnya bukan kehilangan data tapi di update," tambah Caridin.
"Masa ini berangsur bubar setelah ada keputusan hasil audensi dari 15 perwakilan dari pendemo masuk beraudensi dengan komisi satu DPRD Indramayu dan sudah ada titik temu akan memperjuangkan nasib honorer yang sempat tertunda," pungkasnya.(Mutadi).